Refleksi dan Dialog Pembangunan di Hari Jadi Kabupaten Bandung ke - 838 tahun di Cileunyi

Kab. Bandung, telepastinews.com ,- Dalam memperingati hari jadi Kabupaten Bandung yang ke – 383 tahun, pemerintah Kabupaten Bandung melalui KPP (Komunitas Pemantauan Pembangunan) menyelenggarakan dialog pembangunan dengan tema “Refleksi Hari Jadi Kabupaten Bandung, Peluang dan Tantangan Dalam Berbagai Prespektif” dilaksanakan di Aula RM Ponyo, jln Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Senin (29/4/24) sore.

Acara tersebut di hadiri langsung oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P., beserta 3 orang nara sumber yakni Edi Sutiyo (Ketua DPD Gerakan Advokat dan Aktivis Jawa Barat), Imam Syafe’i, S.Pd., M.Pd., (Pemerhati Pendidikan) dan H. Sahrial, SH (Advokat).

Selain itu dihadiri juga oleh beberapa organisasi, Para Mahasiswa dan para awak media.

Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P.,

Dalam sambutannya Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P., mengapresiasi kepada Narsum H. Sahrial, SH., luarbiasa refleksinya karena mengajak kita untuk merubah sebuah paradigma atau orientasi bagi properti atau pembangunan yang sifatnya lebih kepada paradisme untuk menjadi sebuah kerja, kerja, kerja nyata.

Agus Gunawan (Mahasiswa YIS)
Saat meberipertanyaan
Doc : telepastinews.com (AR)

Agus Gunawan seorang Mahasiswa YIS menurutnya ini hal yang sangat menarik dengan apa yang di paparkan Bapak Kades hingga melontarkan pertanyaan,
1. Terutama dari awal Bapak Kades ingin mencalonkan jadi Kades disana bahwasanya ada perkataan yang berkuasa tidak bisa dan yang pintar tidak berkuasa, nah ini bagaimana cara merefleksikannya dikehidupan sekarang antara pengusaha yang tidak mengerti dengan yang mengerti tidak berkuasa.
2. Bahkan yang berpendidikan saja banyak yang tidak bekerja terus gimana cara merefleksikannya antara yang berpendidikan tidak bekerja sedangkan yang tidak berpendidikan aman-aman saja.

Dengan pertanyaan yang menarik tersebut Jawaban yang di lontarkan yaitu, itu adalah kegalauan saya yang saya lihat realita.

1. Bahwa banyak komponen masyarakat yang punya potensi tetapi dia tidak punya wewenang untuk menjabatkan gagasan nya karena ada problematik dalam hal equipment kepemimpinan. Jadi di kita selama otak kita masih ada yang ngasih dengan 100rb untuk dipilih, jangan berharap kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar adil dan amanah. Karena didirinya akan melekat beban politis dan beban materil, itu yang harus di jaga.
2. Dalam kontek kita harus ngerti dulu kita harus sadar bahwa pengetuhuan, kapasitas juga arti dapat dari orang lain, dalam medis dalam hal lain kalau pun saya tidak berpendapat minimal mendengar kawan-kawan yang bercerita tentang program sosial, permasalahan yang tidak ideal dan lain-lain, dan itulah kontek pentingnya kita berkapasitas pemimpin ohh di desa ini terjadi seperti itu, jangan sampai di desa kita terjadi seperti itu. Jadi inilah kita pentingnya memahami filosofi dasar seperti ini. Dan untuk memilah kepemimpinan Kabupaten Bandung kedepan saya kira masyarakat harus bisa menilai yang dipilih itu yang memberi gagasan terbaik yang diyakini gagasannya bisa membawa kabupaten Bandung lebih baik.

Saat di wawancara awak media dilokasi Kedes Hadian Supriatna, S.P., mengucapkan sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara di acara refleksi pembangunan dalam rangka hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke 838 tahun ini, “kita memberi apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah namun demikian dalam implementasinya hal-hal yang diperlukan perbaikan, terhadap hal itu ada catatan catatan yang mungkin saja nanti bisa di implementasikan dan diperbaiki sehingga baik.” Paparnya.

Kades Hadian Supriatna, S.P., Berharap nanti siapapun kabupaten kedepan adalah mimiliki program yang lebih kongkrit untuk menguatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa berimbang untuk pemberdayaan masyarakat secara kolektif untuk melaksanakan pembangunan kabupaten yang fokus nya di desa dan memberikan ruang terhadap kewenangan desa untuk mengatur dalam program-program tersebut.

Edi Sutiyo (Ketua DPD Gerakan Advokat dan Aktivis Jawa Barat)
Doc/foto: telepastinews.com / AR

Sementara itu Edi Sutiyo sebagai narasumber menyampaikan, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan yang kita obrolkan hari ini itu bisa menjadi nutrisi bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Bandung dalam terus mengabdi bagi kepentingan masyarakat.

“Apa yang di sampaikan oleh Pak Kades Cibiru Wetan dan bang H. Sarial, SH itu saya sangat mengapresiasi, kalau bang Sarial lebih ke filosofi sedangkan pak Kades lebih ke bidang pemerintahan kalau saya mencoba melihat dari sisi lain karena disini ada perspektifnya.” Ungkap Edi Sutiyo.

” Saya melihat dari kepemimpinan, pemerintah daerah ini saya mengacu kepada UU no 23 tahun 2014 yaitu tentang pemerintah daerah, disitu jelas bahwa pejabat daerah, walikota, bupati dan seterusnya itu punya kewenangan dan tugas. Ada 2 yang mempunyai kewenangan dan tugas yang dia sebagai pemimpin Kepala Daerah. Yang pertama adalah urusan yang wajib, urusan wajib itu yang berupa urusan dasar, dalam hal ini akan saya sampaikan, apa itu :
1. Terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, penumbuhan infrastruktur, pelayanan publik dan lain sebagainya, termasuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hak-hak masyarakat yang tadi sempat di rubrik oleh pak Kades terkait masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum.
2. Urusan pilihan yang bersifat potensi daerah, jadi kalau misalkan disini kita lihat sebagaimana keberhasilan setiap pemimpin baik Kepala daerah, walikota dan lain sebagainya kita lihat dulu dari urusan wajibnya bagaimana pelayanan terhadap layanan dasar, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kita bisa melihat.” Pungkasnya.

H. Sahrial, SH (Advokat) Doc/foto: telepastinews.com / AR

Saat di temui wartawan dilokasi usai acara Advokat H. Sahrial, SH., menyampaikan, “Refleksi itu bagi kita menmbaggakan diri apa yang telah dincapai dan telah di dapat dan refleksi itu harus ada tangisan karena untuk mewujudkan refleksi ini adalah tantangan. Makanya tadi kita coba tanya diforum kepada masyaraka, kalau misalkan dirumah nya ada 5 orang kali 5000 rupiah, berarti seharusnya dia ada minimal 20.000 rupiah, tapi tidak ada. Nah itulah hal-hal yang harus kita rancang bsgaim6 kita merealisasikan itu. Dari itu mari kita sama-sama merealisasikan angka per kapita menjadi nyata bagi masyarakat, sekali lagi refleksi itu harus ada tangisan dan penyesalan karena dari itu harus ada perbaikan kedepannya.” Kata H. Sahrial, SH., kepada wartawan.