Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sepakati Bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Tahun 2024 bersama KPU

Bandung, Jabar, telepastinews.com ,- Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 sudah di depan mata. Demi mendukung jalannya proses suksesnya sarana
integrasi bangsa itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakati bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada tahun 2024 bersama KPU, Kamis (9/11/23).

Selain bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, bertempat di Gedung Sate penandatanganan bersama dilakukan dengan pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Setelah melalui proses panjang penyusunan anggaran, NPHD yang bersumber dari anggaran Hibah APBD itu secara resmi disetujui. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat yaitu Iip Hidayat.

Senada, Bedi Budiman menyebut bahwa sebagai wujud mendukung demokrasi, Pemilu dan Pilkada sangat penting bagi Jawa Barat.
“Pilkada di Jawa Barat akan diselenggarakan setelah Pemilu pada tahun 2024 nanti, semoga pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar.” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat itu pada sambutannya.

Kemudian, Bedi juga menjelaskan TNI, POLRI dan ASN sebagai akar rantai penjaga bagi keberlangsungan Pilkada nanti. Oleh karena itu, perannya dibutuhkan ditengah kompetisi politik.

Selanjutnya, penyelenggara Pemilu
merupakan jaminan yang menentukan keberhasilan Pilkada yang aman, damai,
dan jurdil.

“Kita akan melalui ini bersama. Mari kita jalani dengan menjunjung falsafah Jawa Barat yaitu silih asah, silih asuh, serta mengimplementasikan asas gotong
royong. Falsafah itu untuk kemajuan Pilkada.” tambah Bedi.

Mendukung pendapat Bedi, Penjabat Gubernur Jawa Barat yakni Bey Triadi Machmudin bahwa sebagai unsur kenegaraan TNI, POLRI, dan ASN harus menjaga netralitas serta memastikan untuk tidak terlibat dalam salah satu
kepentingan. Penandatanganan NPHD ini sebagai bentuk dukungan untuk memastikan anggaran Pilkada mencukupi dan proporsional.

Bey juga mengajak seluruh penyelenggara Pemilu dan pemerintahan di Jawa Barat untuk mengambil langkah konkrit dalam memenuhi kebutuhan Pilkada.

Ditemui di tempat lain setelah selesai acara, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengucap senang atas disetujui NPDH bersama ini. Ummi berkomitmen untuk menjalankan Pilkada serentak 2024 dengan berkualitas. (Red*)
Sumber: Humas KPU Provinsi Jawa Barat