By Bandung, telepastinews.com – Tapi sebagian masyarakat pakar dan tokoh tetap berkeyakinan bahwa program ini sangat bisa dijalankan dengan cara penghematan anggaran dari pos-pos kementrian mencari sumber-sumber pendapatan baru, peningkatan manajemen kerja BUMN, menaikkan strategi pajak, meningkatkan ekspor produk-produk andalan, menciptakan sumber-sumber energi baru dan mencanangkan program hilirisasi secara nasional.
Dalam pembahasan anggaran bersama kementerian keuangan pemerintah Jokowi dengan Tim transisi gugus tugas Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto telah disepakati bahwa untuk tahun 2025 pemerintah Prabowo Subianto hanya bisa disiapkan dan disisihkan anggaran untuk program makan siang gratis bergizi bagi anak-anak sekolah, balita dan Ibu hamil sebentar 71 Triliun dengan simulasi sebagai berikut: 
Jumlah murid SD, SMP dan SMA diperkirakan 39,7 Juta Jiwa, biaya makan satu anak 15.000 per hari, biaya makan satu anak dalam setahun 15,000 x 240 hari = 3.600.000. jadi dari perhitungan ini anggaran 71 Triliun hanya bisa mengakomodir 19,72 juta anak dari total anak 39,7 Juta, berarti ada sekitar 20 juta anak tidak terakomodir dan ini belum termasuk dan belum dihitung Ibu hamil, bayi, balita, Paud, dan TK. Jika kita betul-betul untuk mencetak sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan (perlu dihitung ulang untuk memastikan data yang sebenarnya).
Ini program yang sangat luar biasa sehingga perlu dibicarakan ulang konsep yang betul-betul matang dan unggul bukanlah kalau kita bicara penciptaan sumber daya manusia yang unggul untuk mencetak generasi emas Tahun 2045 harus dimulai dari Ibu hamil, bayi, balita, Usia dini, taman kanak-kanak, SD, SMP dan SMA, sementara Anggaran yang tersedia untuk tahap awal ini, apakah dimulai dari Ibu hamil atau langsung loncat ke SD, SMP dan SMA atau sebaliknya, agar penggunaan anggaran yang kecil pada tahap ini sebesar 71 Triliun tepat sasaran. 
Jika dimulai dari Ibu hamil maka rentetan tahap pertama harusnya dimulai dari Ibu hamil/bayi/balita/Paud/TK baru anggaran berikutnya di tahun ke dua sehingga kita agak longgar untuk menghitung kebutuhan dana yang sebenarnya untuk data SD, SMP dan SMA. Apakah ini berlaku untuk sekolah negeri atau swasta atau seluruh pondok pesantren hal ini perlu dikaji ulang secara matang sehingga tergambar dengan jelas skema pembiayaan agar anggaran kita tetap stabil atau sebaliknya sebagai tahap awal dana yang 71 Triliun di fokuskan dulu pada daerah-daerah Indonesia yang tertinggal, terdepan, terluar atau dengan istilah 3T.
Coba kita lihat dan analisa APBN kita di tahun 2025 yang disusun oleh pemerintah presiden Jokowi, DPRI, dan gugus tugas transisi pemerintah Presiden Prabowo Subianto, APBN tahun 2025 sebesar kurang lebih 3,500 sampai 3,550 Triliun, belanja pegawai 840 Triliun, Subsidi kompensasi 500 Triliun, bayar bunga dan hutang 561 triliun dan anggaran transfer ke daerah 900 triliun. 
Dari gambaran di atas terbaca dengan jelas begitu sangat kecil dan terbatasnya anggaran APBN kita dengan dasar ini presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjalankan penjabaran anggaran ini dengan baik secara berkelanjutan sehingga Visi Presiden Jokowi dapat dituntaskan sebagai bentuk komitmen bersama 2 tokoh anak bangsa yang ingin memajukan bangsa ini lebih cepat secara berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga di era Presiden Prabowo Subianto akan mencoba mencari dan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru sehingga APBN kita di tahun berikutnya 2025 akan meningkat drastis dari 3,550 triliun menjadi 4.000 triliun bahkan 5,000 triliun selama 5 tahun masa pemerintahan dengan asumsi pemerintah Prabowo Subianto akan menciptakan pajak-pajak baru, pengolahan BUMN secara profesional, efektivitas anggaran belanja kementerian, meningkatkan pendapatan pariwisata menciptakan program unggulan, mencari sumber energi baru dan lebih penting melanjutkan gerakan nasional program hilirisasi secara besar-besaran. Bersambung ke bagian 6
Pewarta: Asep Sutanto
Editor: Suherman
Comments