By Medan, telepastinews.com – Dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta media untuk tidak mempraktikkan polarisasi dalam menyajikan berita terkait Pemilu 2024. Jokowi berharap media dapat menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar politik.
Memasuki tahun politik, Jokowi meminta media untuk tetap berpegang teguh pada idealisme dan hanya menyajikan informasi berdasarkan fakta objektif. Media massa arus utama harus tetap menjalankan peran sebagai pilar demokrasi yang keempat.
“Memasuki tahun politik, media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme objektif dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil,” ujar Jokowi dalam sambutannya di Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara pada Kamis pagi (9/2/2023).
Untuk menjalankan perintah tersebut, Dewan Pers menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye di masa penyelanggaraan pemilu. Dewan Pers berharap dengan nota kesepahaman ini, polarisasi media di tahun pemilu dapat diminimalisir.
“Ini salah satu ikhtiar kami, sebagai langkah membangun dan mendukung pers bekerja profesional bertanggung jawab, tidak terkecuali di tahun politik,” ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam acara yang sama.
Dalam puncak acara Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara, Jokowi membeberkan tiga tantangan yang sedang dihadapi oleh insan pers. Pertama, di era kemajuan teknologi yang menghasilkan banjir informasi untuk masyarakat, pers harus mampu membuat pemberitaan yang bertanggung jawab dan tidak hanya mengandalkan algoritma untuk kepentingan komersial. Kedua, 60% belanja iklan yang diambil oleh media digital dan platform asing mengancam keberlanjutan industri media konvensional. Ketiga, menjaga peran pers dalam menyajikan informasi yang terverifikasi di tengah gencarnya penguasa data memanfaatkan algoritma untuk mengendalikan preferensi masyarakat.
(Suherman/Redaksi)
Comments